Bagaimana Pengembangan e-Goverment Yang Baik Dan Benar ?

FKP3NSIJABAR - Sudah jelas bahwa kegagalan berbagai usaha-usaha digitalisasi proses pemerintahan disebabkan karena rencana yang lemah pada tahap-tahap awal. Bagaimanakah pemerintah dapat memperbaiki cara-cara pengembangan e-government ini? Diperlukan pendekatan yang integrated dan terkait satu dengan yang lain. Untuk Indonesia, saat ini mungkin berbagai kementrian sudah memiliki sistem online yang diciptakan karena tuntutan yang segera harus dipenuhi. Tanpa disadari dengan kondisi ini membuat sistem digital kementrian terpisah satu dengan yang lain dan menghabiskan biaya yang sangat besar. Pemerintah harus mengelimenasi semua aktifitas digitalisasi dan menciptakan sistem yang terintegrasi satu dengan yang lain. Austria misalnya untuk menyatukan sistem pemerintahannya menunjuk seorang chief information officer (CIO), CIO mengumpulkan semua ide, concern dan semua masalah yang relevan lalu menggabungkannya menjadi strategi pengembangan dan membangun sistem yang mendukung semua elemen pemerintah.

Kriteria kedua adalah sistem yang dibangun sifatnya harus customer centric design, bukan sekedar memiliki sistem yang tidak mahal atau sederhana untuk diimplementasikan namun pemerintah perlu memilih sistem yang memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Beberapa contoh negara yang melakukan hal ini adalah, pemerintah Italia saat ini mengintegrasikan seluruh pelayanan e-government pada satu platform saja. Karena data yang ada didalamnya sensitif sifatnya, maka setiap warga negara hanya bisa mengakses melalui login yang unik. Estonia juga memiliki digital platform yang bisa diakses dari lokasi manapun bahkan termasuk pada saat melakukan pemilihan umum. Ijin perusahaan di Panama sekarang ini hanya 15 menit, dahulu memerlukan lima hari.

Kombinasi jalur online dan traditional merupakan kriteria selanjutnya, karena seberapa suksesnya pemerintah mengimplementasikan e-government , masih saja ada masyarakat yang memerlukan interaksi melalui telpon atau bertatap muka langsung. Khususnya di Indonesia layanan pemerintah tidak dapat menggunakan pelayanan online sepenuhnya. Berikut ini juga digambarkan bagaimana hasil sebuah survei bagaimana preferensi masyarakat Eropa kepada pelayanan online. Kalau untuk akses informasi, kebanyakan masyarakat Eropa, masih menyukai layanan online sebanyak 43 persen, namun pada saat mencari informasi pekerjaan lebih menyukai orang per orang. Dari layanan transaksi dan komunikasi dan kolaborasi, maka masyarakat Eropa lebih menyukai bertemu langsung dengan petugas.

Kriteria yang terakhir untuk membangun sistem yang solid dan jangka panjang adalah memilih teknologi yang sudah terbukti, dan perlu melibatkan vendor luar untuk strategi pengembangan. Tentunya perusahaan-perusahaan swasta memiliki pengetahuan tentang teknologi yang paling terakhir dibandingkan pemerintah. Mereka dapat dilibatkan untuk memastikan teknologi apa yang paling tepat dengan kebutuhan pemerintah.

Penting untuk Indonesia juga memenuhi empat kriteria dalam memilih sistem yang paling tepat untuk penggunaan e government. Kerangka ini diperlukan agar Indonesia akan mampu mendapatkan sistem yang solid dengan kemampuan jangka panjang.(fad)