Komitmen Kemensos Garap 100 Desa Mandiri dari Dua Ribu Target

FKP3NSIJABAR - Salah satu prioritas pembangunan nasional mewujudkan nawa cita ketiga kabinet kerja, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam lingkup NKRI.  “Selasa lalu, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) diselenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) tingkat menteri dengan agenda sinkronisasi program berbasis desa dan kawasan perdesaan, ” kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dalam kunjungan kerja di Kecamatan Kediri, Tabanan, Bali, Jumat (10/4/2015).   Komitmen Kementerian Sosial (Kemensos) dalam pemberdayaan desa sebagai upaya menyejahterakan warga di pedesaan melalui program-program, seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).  Rakor merekomendasikan untuk melihat berbagai hal dalam program pembangunan tersebut. Target tahun ini, ada 5 ribu desa tertinggal dan 2 ribu desa mandiri dengan leading sektor dari lintas kementerian, yaitu Kementerian PU, Kementerian KKP, Kementerian Sosial, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dan sebagianya.  “Dalam pemberdayan perdesaan, Kemensos memiliki berkomitmen yang sama dengan kementerian lainnya, seperti Kementerian PU, Kementerian KKP, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, ” tandasnya.  Kemensos sejak awal menyiapkan 50 desa mandiri sebagai pilot project. Namun melihat target 2 ribu desa mandiri yang ditetapkan, maka kebijakan pun dirubah dengan menambah menjadi 100 desa mandiri.   “Kemensos akan melakukan pemberdayaan 100 desa mandiri dari 2 ribu desa yang ditargetkan. Tentu saja, disinergikan dengan program yang selama ini tekah berjalan dengan baik, dengan tetap di bawah komando Menko PMK, ” ujarnya.  Ditanya exclusion error, Mensos berjanji meminimalisir dengan melakukan pembaruan dan validasi data. Exclusion error adalah kondisi dimana terjadi pengecualian warga yang seharusnya menerima, tapi belum menerima bantuan. Dalam APBN-P untuk PSKS dan PKH disiapkan buffer 500 ribu PSKS dan 500 ribu PKH. Untuk validadsi data agar dinsos tingkat dua menyampaikan data ke bupati dan dari bupati ke gubernur untuk segera disampaikan ke pusat, sehingga bisa dimaksimalkan validasi di akhir bulan ini. “Bagi warga dan rumah tangga sasaran yang belum menerima bantuan, pemerintah menyiapkan buffer 500 ribu Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) dan buffer 500 ribu Program Keluarga Harapan (PKH), ” ucapnya. Untuk menekan exclusion error tersebut, Kemensos segera menggelar rakor pada Selasa pekan depan yang akan dihadiri oleh Pemkab, Pemkot, Pemprov, TNP2K, BPJS dan para pihak terkait lainnya. “Menekan exclusion error dengan melakukan maching data dan validasi data. Juga, menurunkan tim ke lapangan untuk memonitor situasi dan pada pekan keempat April segera digelar rakor gabungan terkati data, ” katanya. Data susensas 2012, ada 6 juta penyandang disabiltas di Indonesia. Pemerintah menyiapkan 1,78 juta warga penerima bantuan dan baru 530 ribu yang tercover, sehingga slotnya masih tersedia cukup, termasuk bagi penyandang disabiltas. “Penyandang disabilitas berhak mendapatkan PSKS, PKH, Raskin dan program lainnya. Bahkan, kami telah mengundang orsos untuk mendapatkan data calon penerima bantuan, sebab anggararan masih cukup tersedia, ” terangnya.(kemensos)