Forum Komunikasi Putra Putri, Pensiunan Dan Pegawai Negeri Sipil Indonesia Menjadi Wadah Keluarga Besar Pegawai Negeri Sipil Beserta Pensiunan Pegawai Negeri Sipil.
FKP3NSIJABAR - FKP3NSI DPD Jawa Barat setelah pelantikan pengurus pada tanggal 18 April 2015 akan menguatkan jaringan organisasi secara nyata dengan melakukan penjaringan kader tingkat kotamadya dan kabupaten di seluruh Jawa Barat. FKP3NSI sebagai mitra Pemerintah bekerjasama dengan KORPRI dan BKD
Provinsi Jawa Barat akan melakukan penjaringan kader sampai tingkat
pedesaan di Jawa barat.
Kordinator Pelaksana Pembentukan DPC dan Penjaringan Kader FKP3NSI Jawa Barat Faisal atau biasa di sapa 'kang ical' mengatakan "Pembentukan DPC dan Penjaringan Kader se Jawa Barat merupakan bentuk dan tindakan nyata dari FKP3NSI dalam mewadahi Keluarga Besar PNS atau ASN yang berjumlah lebih dari 10 juta orang di seluruh Jawa Barat".
" Setelah seminggu kami melakukan sosialisai diseluruh Jawa Barat Alhamdulillah kami disambut sangat baik oleh seluruh jajaran ASN, dari tingkat kepala desa, guru sampai kepala daerah menyambut baik Forum ini, kedepannya dalam waktu dekat ini sebelum bulan puasa rencananya FKP3NSI DPD Jawa Barat akan mempunyai minimal 12 DPC tingakat kotamadya dan kabupaten serta keseluruhan DPC se jawa barat akan terbentuk akhir tahun 2015 ini,"pungkas kang ical.
Memang tidak bisa dipungkiri PNS atau ASN sampai saat ini belum mempunyai suatu wadah yang menghimpun keluarga besar mereka dari Putra Putri sampai Pensiunan, maka kehadiran FKP3NSI secara organisasi dapat mewadahi aspirasi dan keinginan dari seluruh kelurga besar Aparatur Sipil Negara.
Dalam melakukan penjaringan kader tersebut agar efektif FKP3NSI membagi 4 wilayah kordinasi, dimana akan secara maksimal setiap kordinator wilayah akan melakukan tugas - tugasnya.(fkp3nsijabar)
FKP3NSIJABAR - Pada bulan Juli 1889, Kongres Sosialis Dunia yang diselenggarakan di
Paris menetapkan peristiwa di AS tanggal 1 Mei itu sebagai hari buruh
sedunia dan mengeluarkan resolusi berisi: Sebuah aksi internasional besar harus diorganisir pada satu hari
tertentu dimana semua negara dan kota-kota pada waktu yang bersamaan,
pada satu hari yang disepakati bersama, semua buruh menuntut agar
pemerintah secara legal mengurangi jam kerja menjadi 8 jam per hari, dan
melaksanakan semua hasil Kongres Buruh Internasional Perancis. Resolusi ini mendapat sambutan yang hangat dari berbagai negara dan
sejak tahun 1890, tanggal 1 Mei, yang diistilahkan dengan May Day,
diperingati oleh kaum buruh di berbagai negara, meskipun mendapat
tekanan keras dari pemerintah mereka.
Di Indonesia pada tahun 1920 juga mulai memperingati hari Buruh tanggal 1 Mei ini. Ibarruri Aidit (putri sulung D.N. Aidit) sewaktu kecil bersama ibunya
pernah menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional di Uni Sovyet,
sesudah dewasa menghadiri pula peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei
1970 di Lapangan Tian An Men RRC pada peringatan tersebut menurut dia
hadir juga Mao Zedong, Pangeran Sihanouk dengan istrinya Ratu Monique,
Perdana Menteri Kamboja Pennut, Lin Biao (orang kedua Partai Komunis
Tiongkok) dan pemimpin Partai Komunis Birma Thaksin B Tan Tein.
Tapi sejak masa pemerintahan Orde Baru hari Buruh tidak lagi diperingati
di Indonesia, dan sejak itu, 1 Mei bukan lagi merupakan hari libur
untuk memperingati peranan buruh dalam masyarakat dan ekonomi. Ini
disebabkan karena gerakan buruh dihubungkan dengan gerakan dan paham
komunis yang sejak kejadian G30S pada 1965 ditabukan di Indonesia.
Semasa Soeharto berkuasa, aksi untuk peringatan May Day masuk kategori
aktivitas subversif, karena May Day selalu dikonotasikan dengan ideologi
komunis. Konotasi ini jelas tidak pas, karena mayoritas negara-negara
di dunia ini (yang sebagian besar menganut ideologi nonkomunis, bahkan
juga yang menganut prinsip antikomunis), menetapkan tanggal 1 Mei
sebagai Labour Day dan menjadikannya sebagai hari libur nasional.
Setelah era Orde Baru berakhir, walaupun bukan hari libur, setiap
tanggal 1 Mei kembali marak dirayakan oleh buruh di Indonesia dengan
demonstrasi di berbagai kota.
Kekhawatiran bahwa gerakan massa buruh yang dimobilisasi setiap tanggal 1
Mei membuahkan kerusuhan, ternyata tidak pernah terbukti. Sejak
peringatan May Day tahun 1999 hingga 2006 tidak pernah ada tindakan
destruktif yang dilakukan oleh gerakan massa buruh yang masuk kategori
"membahayakan ketertiban umum". Yang terjadi malahan tindakan represif
aparat keamanan terhadap kaum buruh, karena mereka masih berpedoman pada
paradigma lama yang menganggap peringatan May Day adalah subversif dan
didalangi gerakan komunis
Pada tahun 2015 ini May Day menjadi hari libur nasional di Indonesia. Ribuan buruh tertib berdemo diseantero penjuru tanah air mensuarakan hak atas nasib mereka. Tuntutan para buruh hampir sama dari tahun ke tahun di Indonesia, dikarenakan menurut mereka nasib buruh di Indonesia masih belum berubah, hanya ketidakadilan yang mereka hadapi dari para pengusaha dan negara. Tuntutan buruh tahun ini hampir sama di seluruh Indonesia yaitu di hapusnya sistem kerja kontrak (outsoursing). Jadi nasib buruh berada di tangan siapa, Negara atau Pengusaha?
Berikut 10 Tuntutan Buruh di May Day 2015 :
1. Tolak pemberlakuan pasar bebas Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
2. Buat Undang-Undang perlindungan buruh.
3. Buat Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) yang menghapuskan sistem kerja kontrak dan outsourcing.
4. Buat Permenakertrans tentang upah proses.
5. Hapuskan sistem upah murah dan jalankan upah layak nasional yang sama bagi seluruh buruh Indonesia.
6. Tolak peninjauan upah 5 tahun sekali.
7. Berikan demokrasi seluas-luasnya bagi rakyat.
8. Berikan subsidi bagi rakyat.
9. Batalkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
10. Pendidikan, kesehatan dan perumahan yang layak dan gratis.
(icl)
FKP3NSIJABAR - Dewi Sartika lahir dari pasangan ningrat Nyi Raden Rajapermas dan
Raden Somanagara dengan didikan beraneka ragam budaya, dari didikan
budaya sunda hingga didikan barat.
Kegemarannya dalam belajar mengajar dalam hal membaca dan menulis
sudah terlihat sejak kecil dengan mempraktikkan bersama anak anak
pembantu di kepatihan,Papan bilik kandang kereta, arang, dan pecahan
genting dijadikannya alat bantu belajar.
Semakin banyak ilmu yang di gali di masa dewasanya, Dewi Sartika
semakin gencar dalam mewujudkan cita citanya dengan bantuan Pamannya
Bupati Martanagara untuk mewujudkan cita citanya,salah satu langkah awal
dengan mendirikan sekolah di tahun 1902 yang mana di awali dengan
pendidikan keterampilan Merenda, memasak, jahit-menjahit, membaca,
menulis dan sebagainya, menjadi materi pelajaran saat itu.
Berkembanglah pula ide untuk membuka sekolah perempuan atau Sakola
Istri pertama se-Hindia-Belanda pada tahun 16 Januari 1904 setelah
Konsultasi dengan Bupati R.A. Martenagara.Keberhasilan sekolah perempuan
Dwi Sartka bisa mencetak lulusan lulusan perempuan bermartabat yang
haknya sama dengan kedudukan laki laki.
Sekolah perempuan semakin berkembang dengan pergantian nama menjadi
Sekolah Keutamaan Perempuan ( sakolah kautamaan istri ) di tahun ke 10 (
1914 ),dan di saat perjalanan itu pula menikahlah Dewi sartika dengan
Raden Kanduruan Agah Suriawinata di tahun 1906,yang mana pasangan Dewi
Sartika adalah suami yang memiliki visi misi yang sama dalam
memperjuangkan pendidikan, semakin berkembangnya sekolah perempuan yang
didirikan Dewi Sartika, di tahun ke 25 pada bulan september 1929,
diadakanlah peringatan pendirian sekolah yang mana sekaligus berganti
nama menjadi Sakola Raden Dewi.
Dengan keberhasilan perjuangan Dwi Sartika,tercetuslah seorang anak
bangsa tokoh pejuang wanita dari bandung yang membela hak kaum wanita
dalam urusan pendidikan.
Dewi wafat pada 11 September 1947. Sebelumnya Dewi Sartika ikut
mengungsi bersama-sama para pejuang yang terus melakukan perlawanan
untuk mempertahankan kemerdekaan dan disaat itu Setelah terjadi Agresi
militer Belanda tahun 1947.
Dewi Sartika diberi gelar Pahlawan Nasional pada tahun 1966 dengan SK Presiden RI No. 152/1966
FKP3NSIJABAR - Pemerintah menyediakan dana sebesar Rp 200 miliar untuk perhelatan
Konferensi Asia Afrika (KAA) 2015 yang digelar 19-24 April 2015 di
Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta dan Bandung, Jawa Barat.
"Ada sekitar Rp 200 miliar," ungkap Menteri Sekretaris Negara Pratikno
Perhitungan
dana adalah berdasarkan jumlah kepala negara yang hadir beserta
delegasi utama. Kemudian juga termasuk untuk acara, pengamanan, dan
sebagainya.
Dana tersebut sudah ditetapkan saat pengesahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) 2015. Di mana
terbagi atas pagu Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo)
dan Kementerian Pariwisata (Kemenpar).
Wakil Menteri Keuangan
Mardiasmo menambahkan, di samping dana itu juga ada andil dari
Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bandung. Karena
penyelenggaraan acara di hari terakhir adalah di kota tersebut.
"Sudah ditetapkan di APBN-P, pagunya masuk di Kemenkominfo dan Kementerian Pariwisata. Ditambah APBD," kata Mardiasmo di JCC, Jakarta, Minggu (19/4/2015).(icl)
FKP3NSIJABAR - Delegasi peringatan Konferensi Asia Afrika (KAA) sudah berdatangan.
Hingga Minggu (19/4/2015) ini, setidaknya sudah ada 32 kepala negara
yang sudah konfirmasi hadir.
"Data terakhir per hari Minggu, 19
April 2015 adalah 86 negara, 32 presiden/raja/perdana menteri/vice
president," jelas Direktur Informasi dan Media Siti Sofiah dalam pesan
singkat yang diterima detikcom saat dikonfirmasi hari ini.
Siti
menambahkan, selain 32 kepala negara atau setingkatnya, gelaran
peringatan KAA ini juga dihadiri 40 menteri, 14 duta besar, 16 negara
observer, 20 organisasi observer plus Asian Development Bank (ADB) dan
United Nation Development Programme (UNDP).
Agenda Peringatan 60 Tahun KAA telah dimulai hari ini. Agenda pertama adalah pertemuan para pejabat senior yang terpusat di JCC.(icl)
FKP3NSIJABAR - Hari ini Konferensi Asia Afrika Akan dibuka, dijadwalkan berlangsung hari ini (19/4/2015) pukul 09.00 WIB di Jakarta Convention Center (JCC).
Berikut Agenda KAA untuk hari ini:
1. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi akan membuka Asian
Africa Senior Official sekira pukul 09.00 WIB di ruang Function Hall
JCC.
2. Joint Statement Indonesia-Norwegia untuk Palestina sekira pukul 10.00 hingga 11.00 WIB, di ruang konferensi pers JCC.
(icl)
FKP3NSIJABAR - Dalam era ekonomi global
ini peran serta pemuda harus menjadi elemen pembuka untuk membantu
pemerintah dalam mensukseskan semua program perekonomian dari tingkat
pedesaan sampai kota dimana pemuda menjalankannya secara bersinergi
dengan Pemerintah dan Lembaga terkait agar Program - program tersebut
dapat berjalan dengan baik. Forum
Komunikasi Putra Putri Pensiunan dan Pegawai Negeri Sipil Indonesia
(FKP3NSI) DPD Jawa Barat dengan program kerjanya berencana melakukan
penguatan ekonomi pada
generasi muda. Hal itu dilakukan sebagai upaya mempersiapkan generasi
muda dalam
menghadapi perdagangan bebas Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015.
Ketua DPD FKP3NSI Jabar Muhammad Arif Satriyadi Jayanegara
mengatakan, saat ini MEA sudah di depan mata. Artinya persiapan harus
dimulai sejak dini agar generasi muda dan pelaku industri kreatif bisa
memiliki daya saing. “Persiapan ini sangat penting agar generasi muda tidak kalah saing.
Terlebih ada nya MEA memungkinkan tenaga asing masuk ke tanah air dan
bekerja di Indonesia,” jelas Arif di sela pelantikan FKP3NSI DPD Jabar
di Gedung Korpri, Jalan Turangga, Kota Bandung, Sabtu (18/4/2015).
Menurutnya, dengan persiapan dini, selain memiliki daya saing yang
kuat, generasi muda pun bisa meningkatkan kesejahteraannya. Terkait itu,
FKP3NSI berkomitment mendorong peningkatan kesejahteraan para generasi
muda. “Kita terus mendorong peningkatan kesejahteraan para generasi muda
khususnya di FKP3NSI melalui program program kewirausahaan,” jelasnya.
Bahkan saat ini FKP3NSI DPD Jabar berkerjasama dengan KORPRI DP Jawa Barat berencana membentuk koperasi dengan memberdayakan para anggota. Koperasi tersebut akan dikembangkan
di berbagai daerah di Jabar hingga ke pelosok desa.“Ini upaya meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya manusia.
Khususnya di FKP3NSI, sehingga mereka bisa meningkatkan kesejahteraannya
dengan wirausaha. Ini akan menjadi kekuatan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan, pungkasnya".(icl)
FKP3NSIJABAR - Gelaran rangkaian peringatan ke-60
Konferensi Asia Afrika (KAA) akan segera dimulai, termasuk pelaksanan Asian-African
Senior Official' Meeting dan sebagainya.
Dikutip dari laman aacc2015.id, ini dia jadwal peringatan ke-60 KAA di Jakarta dan Bandung tahun 2015.
ASIAN-AFRICAN SENIOR OFFICIALS’ MEETING
Apr 19th, 2015 - Apr 19th, 2015 Lokasi : Jakarta Convention Center 08:00 – 18:00 Registration of Delegates & Media 08:00 – 08:30 Arrival of Senior Officials at the Venue 09:00 – 09:15 Opening Session: Welcoming Remarks by the Senior Official of the Republic of Indonesia 09:20 – 09:30 Photo session 09:35 – 09:55 Coffee Break 10:00 – 12:30 Plenary Session I 12:30 – 13:30 Lunch 13:30 – 15:30 Plenary Session II 15:30 – 16:00 Coffee Break 16:00 – 18:00 Plenary Session III: Closing Remarks and Conclusion 19:30 – 21:30 Dinner hosted by the Government of the Republic of Indonesia
As of April 2, 2015 Agenda is subject to change without prior notice ASIAN-AFRICAN MINISTERIAL MEETING
Apr 20th, 2015 - Apr 20th, 2015 Lokasi : Jakarta Convention Center 08:00 – 18:00 Registration of Delegates 08:00 – 08:45 Arrival of Ministers at the Venue 09:00 – 09:15 Opening Session: Opening Remarks by the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia 09:20 – 09:30 Photo Session 09:30 – 09:45 Coffee Break 09:45 – 12:30 Plenary Session I 12:30 – 14:30 Lunch 14:30 – 16:30 Plenary Session II 16:30 – 16:45 Coffee Break 16:45 – 18:00 Plenary Session III: Closing Remarks and Conclusion 18:00 – 18:30 Press Conference 19:30 – 21:30 Dinner hosted by the Minister for Foreign Affairs of the Republic of Indonesia
As of April 2, 2015 Agenda is subject to change without prior notice SIDE EVENT: ASIAN-AFRICAN BUSINESS SUMMIT
Apr 21st, 2015 - Apr 21st, 201 5Lokasi : Jakarta Convention Center Tentative Program SIDE EVENT: ASIAN AFRICAN CARNIVAL
Apr 21st, 2015 - Apr 27th, 2015 Lokasi : Bandung, Indonesia A City Festivity in Celebrating 60 Years of Asian African Conference PRE EVENT 29 March 2015 Maha Culture Festival Road to Asian African Carnival 19 April 2015 Asian African Solidarity Walk
EVENT 21 April 2015 Solidarity Day: Tribute to Soekarno & Mandela 22-23 April 2015 Asian African Meet & Greet 22-27 April 2015 Bandung 1955 Photo Exhibition of 1955 Asian African Conference 25 April 2015 Asian African Parade (Asia Afrika Boulevard) 25 April 2015 Angklung for the world 20.000 Angklung Performers 26 April 2015 Festival of Nations: Asian and African Cultural Performances
Agenda is subject to change without prior notice. Further information please visit http://asianafricancarnival.com/ ASIAN-AFRICAN SUMMIT
Apr 22nd, 2015 - Apr 22nd, 2015 Lokasi : Jakarta Convention Center 08:00 – 08:45 Arrival of HoS/G at the venue 09:00 – 09:10 Photo Session 09:15 – 09:45 Opening Ceremony Cultural Performance Opening Statement by the President of the Republic of Indonesia 09:50 – 10:15 Coffee Break 10:20 – 12:30 Plenary Session I 12:35 – 13:30 Lunch 13:35 – 15:30 Plenary Session II 15:35 – 15:55 Coffee Break 16:00 – 18:00 Plenary Session III 19:30 – 19:50 Departure to Merdeka Palace (TBC) 19:35 – 19:55 Arrival at the Merdeka Palace (TBC) 20:00 – 22:00 Gala Dinner Hosted by the President of the Republic of Indonesia
As of April 2, 2015 Agenda is subject to change without prior notice
SIDE EVENT: ASIA AFRICA SMART CITY SUMMIT
Apr 22nd, 2015 - Apr 22nd, 2015 Lokasi : The Trans Luxury Hotel, Bandung OPENING SESSION (Grand Ballroom 2 & 3) 09:00–09:10 Cultural Session (Opening Act) 09:10–09:55 Opening Session: Mr. Suhono H. Supangkat, General Chairman Mr. Ridwan Kamil, Mayor of Bandung, Indonesia Mr. Irman Gusman, Chairman of DPD H.E. Jusuf Kalla, Vice President of the Republic of Indonesia 09:55–10:15 Coffee Break 09:55–10:15 Message from the Host Mr. Ridwan Kamil, Mayor of Bandung, Indonesia
PANEL SESSION (Grand Ballroom 2 & 3) 10:30–12.00 Speaker: Dr. Galal Moustafa Said, Governor of Cairo, Egypt Mrs. Mira Aggarwal, Mayor of North New Delhi Municipal Corporation, India Mr. Joseph Estrada, Mayor of Manila, Philiphines Prof. Toshio Obi, Waseda University, Japan Mr. Francesc Giralt, City Protocol Society 12:00 – 13:00 Lunch Foyer Grand Ballroom
PARALLEL SESSIONS 13:00–14:30 Cluster I:Smart City Model (Boardroom 6) Cluster II:Disaster & Environment (Boardroom 3&5) Cluster III:Smart Government (Boardroom 2) 14:30–14:45 Coffee Break 14:45–16:15 Cluster IV:Smart Energy (Boardroom 6) Cluster V:Smart City Business Model (Boardroom 3&5) Cluster VI:Smart Transport (Boardroom 2) Cluster VII:Youth Generation and Entrepreneur (Boardroom 9 & 10) KEYNOTE SESSIONS (Grand Ballroom 2 & 3) 16:15–17:00 Speaker: Mr. Sufian Shadid, Mayor of Allar, Palestine Mr. Alex J Sinaga, President Director of TELKOM, Indonesia
Agenda is subject to change without prior notice. Further information please visit: http://asiaafricasmartcity.com/ ASIAN-AFRICAN SUMMIT
Apr 23rd, 2015 - Apr 23rd, 2015 Lokasi : Jakarta Convention Center 08:00 – 08:25 Arrival of HoS/G at the venue 08:30 – 10:30 Plenary Session IV 10:35 – 10:50 Coffee Break 10:55 – 12:55 Plenary Session V 13:00 – 14:00 Lunch 14:05 – 16:05 Plenary Session VI 16:10 – 16:25 Coffee Break 16:30 – 18:00 Plenary Session VII 18:05 – 18:20 Closing Statement by the President of the Republic of Indonesia 18:30 – 18:45 Press Statement
As of April 2, 2015 Agenda is subject to change without prior notice SIDE EVENT: PARLIAMENTARY CONFERENCE TO COMMEMORATE THE 60TH ANNIVERSARY OF THE ASIAN AFRICAN CONFERENCE
Apr 23rd, 2015 - Apr 23rd, 2015 Lokasi : Nusantara IV Hall, Parliament Building, Senayan, J 08.30-09.30 Opening Session Welcoming remark by the Chairperson of the Inter-Parliamentary Cooperation Committee, Hon. Dr. Nurhayati Ali Assegaf Remarks by the Speaker of the Indonesian House, HE Mr.Setya Novanto Keynote address by President of the Republic of Indonesia, HE. Mr. Joko Widodo Photo session 09.30-09.45 Coffee Break 09.45-12.30 Session I Working together for peace and prosperity: Parlimentary cooperation in promoting post-2015 Development Agenda Keynote
Speaker: Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, Former President of the Republic
of Indonesia, Chair of Global Green Growth Institute 12.30-14.00 Lunch 14.00-16.30 Session II New Asian-African Strategic Partnership: The Way Forward 16.30-17.45 Special discussion on Recognition to Palestine Statement by delegations 17.45-18.00 Coffee Break 18.00-18.30 Closing Session Adoption of the Declaration of the Asian-African Parliaments Closing Statements by the Speaker of the Indonesian House 19.30-21.30 Dinner hosted by the Speaker of the Indonesian House of Representatives
Further information please visit http://ksap.dpr.go.id/aacc2015 Agenda is subject to change without prior notice SIDE EVENT: ASIA AFRICA SMART CITY SUMMIT
Apr 23rd, 2015 - Apr 23rd, 2015 Lokasi : The Trans Luxury Hotel, Bandung PARALLEL SESSIONS 09:00–10:30 Cluster VIII: Smart People (Boardroom 6) Cluster IX: Smart Payment (Boardroom 3&5) Cluster X: Smart Health (Boardroom 2)
KEYNOTE SESSIONS (Grand Ballroom 2 & 3) 10:30–12:00 Speaker: Mr. Jack Ma, CEO of Alibaba, China Mr. Bram Reinders, Director Alliance Management, Alliander–The Netherlands 12:00–13:00 Lunch 13:00–15:00 Plenary Meeting for Bandung Statement 15:00–15:05 Sister City Declaration 15:05–15:15 Declaration 15.15-16.00 Closing Remark: H.E. Rudiantara, Minister of Communication and Information of the Republic of Indonesia
Agenda is subject to change without prior notice. Further information please visit: http://asiaafricasmartcity.com/ COMMEMORATION OF THE 60TH ANNIVERSARY OF THE ASIAN-AFRICAN CONFERENCE 1955
Apr 24th, 2015 - Apr 24th, 2015 Lokasi : Bandung, Indonesia 09:00 – 09:20 Historical Walk from Savoy Homann Hotel to Gedung Merdeka through Jalan Asia Afrika, Bandung 09:20 – 09:35 Photo Session 09:35 – 12:00 Commemoration of the 60th Anniversary of the Asian-African Conference 1955 - Minute of silence - Address by the President of the Republic of Indonesia - Statements by regional representatives and observers - Symbolic signing ceremony of the Bandung Message 12:00 – 13:00 Friday Prayer 13:15 – 14:30 Luncheon co-hosted by the President of the Republic of Indonesia and the Governor of West Java PM Departure to Jakarta
As of April 2, 2015 Agenda is subject to change without prior notice
SIDE EVENT: BANDUNG HISTORICAL STUDY GAMES (BHSG) 2015
Apr 25th, 2015 - Apr 25th, 2015 Lokasi : Gedung Merdeka, Bandung Bandung
Historical Study Games (BHSG) adalah kegiatan perlombaan jalan sehat
dalam bentuk permainan edukatif dan rekreatif. Peserta akan dibawa
menjelajah monumen dan gedung bersejarah di Kota Bandung dan menjawab
pertanyaan terkait. Peserta dipersilahkan menjelajah dan melaksanakan
Quest (menjawab pertanyaan, lacak lokasi, dsb) dengan petunjuk yang
diberikan. Pendaftaran di http://asianafricanmuseum.org/ SIDE EVENT: ASIAN-AFRICAN STUDENT CONFERENCE 2015
Apr 29th, 2015 - May 2nd, 2015 Lokasi : Bandung, Indonesia The
participants of the conference will be students from various countries
in Asia and Africa. The numbers of the participants from Asia and Africa
is around 350, 80 participants from Africa, 70 participants from Asia,
50 participants from Indonesia, and 150 participants from China. The
outcome of the conference is expected to be the final communiqué of the
2015 Asian-African Students Conference. Therefore, it also expected to
form an Asian-African Studies Forum (AASF). Further information please
visit: http://aasc2015.com/
FKP3NSIJABAR - Kepala Staf Presiden Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Kamis besok, 16
April 2015, Presiden Joko Widodo akan menghadiri gladi resik Konferensi
Asia Afrika di Bandung. Jokowi dijadwalkan bertolak dari Bandara Halim
Perdanakusuma pukul 10.30 WIB.
"Pak Jokowi akan didamping
panitia. Ibu Puan (Puan Maharani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan) juga katanya akan hadir," kata Luhut di
Kompleks Sekretariat Negara, Rabu, 15 April 2015.
Luhut
mengatakan Jokowi akan mengecek bandara, hotel, hingga masjid yang akan
digunakan dalam konferensi. Menurut jadwal, Jokowi sudah berada di
Bandung sejak 23 April untuk menyambut para delegasi. Acara di Bandung
sendiri akan berlangsung pada Jumat, 24 April.
Kemudian, gladi
bersih di Jakarta akan dilaksanakan pada Sabtu, 18 April. Mengenai
persiapan sendiri, Luhut mengaku sudah rampung 95 persen dan kini hanya
tinggal urusan teknis. Soal pengamanan, TNI dan Polri sudah menyiapkan
26 ribu personel gabungan, 9 ribu di antaranya berasal dari kepolisian.
Jumlah tersebut belum termasuk pasukan cadangan.
Luhut mengatakan 70 negara sudah memberi konfirmasi kehadiran delegasinya. Tiga puluh di antaranya dipimpin oleh kepalaKepala Staf Presiden Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Kamis besok, 16
April 2015, Presiden Joko Widodo akan menghadiri gladi resik Konferensi
Asia Afrika di Bandung. Jokowi dijadwalkan bertolak dari Bandara Halim
Perdanakusuma pukul 10.30 WIB.(fkp)
FKP3NSIJABAR - Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat (PEM) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
(BPMPD) Provinsi Jawa Barat, R. Firman Nurtafiyana mengungkapkan, Bidang
PEM BPMPD Provinsi Jawa Barat sampai akhir tahun 2014 menangani program
nasional yang cukup besar, yaitu Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan. Program Nasional tersebut dilakukan
di 422 kecamatan meliputi 4257 desa.
“Out put atau hasil dari total Bantuan
Langsung Masyarakat (BLM) dari pusat langsung ke masyarakat, ke
kabupaten, ke kecamatan dan ke desa sudah lebih dari sekitar Rp 4,7
triltyun. Itu sebagian besar dimanpaatkan untuk pembangunan fisik,
antara lain berupa pembangunan jalan, irigasi, jembatan, MCK, ruang
kelas baru, pos kesehatan desa dan sarana air bersih,” kata R. Firman
Nurtafiyana di ruang kerjanya, Kantor BPMPD Provinsi Jawa Barat, Jalan
Soekarno Hatta Nomor 466, Kota Bandung kepada jabarprov.go.id, Selasa
(14/4).
Selain digunakan untuk kegiatan
pembangunan fisik, menurut R. Firman, dana tersebut sebesar kurang lebih
Rp 660 Milyar digunakan dimanfaatkan sebagai dana bergulir untuk usaha
ekonomi produktif masyarakat desa. Dana tersebut terus bergulir dan
terus berkembang hingga sekarang sudah menjadi sebesar Rp 1,1 Trilyun di
kelola oleh unit pengelola kegiatan di 422 kecamatan. Namun seiring
berakhirnya RPJMN Tahun 2009-2014, maka PNPM Mandiri Perdesaan berakhir
sampai tahun 2014 juga.
“Yang masih ada sekarang ini adalah PNPM
Generasi Sehat dan Cerdas untuk focus ke masalah pendidikan dan
kesehatan. Itu hanya untuk 84 kecamatan dengan dana sekitar Rp 80
milyar. Program ini akan berlanjut sampai tahun 2017 karena memang
perjanjian hibahnya yang berbasis pinjaman luar negeri itu, berakhir
sampai tahun 2017 Program ini sipatnya pengakhiran sekaligus mengantar
kepada diberlakukannya undang-undang desa,” katanya(jabarprov)
UU ASN
atau Undang-Undang Aparatur Sipil Negara telah berlaku sejak 15 Januari
2014 dan ditetapkan dengan nomor 5 tahun 2014. Undang-undang ini
merupakan dasar dalam manajemen aparatur sipil negara yang bertujuan
untuk membangun aparat sipil negara yang memiliki integritas,
profesional dan netral serta bebas dari intervensi politik, juga bebas
dari praktek KKN, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang
berkualitas bagi masyarakat.
Kehadiran
UU ASN ini berdasarkan pada 2 hal, yakni memantapkan aparatur sebagai
abdi negara yang melayani kepentingan publik. Sehingga diperlukan
birokrat yang profesional dan memiliki integritas serta memiliki
kompetensi di bidangnya. Dan yang kedua adalah masih identiknya
birokrasi yang bekerja untuk kepentingan politik. Kedua hal itu menjadi
daya dorong untuk melakukan perubahan terhadap tatanan birokrasi melalui
UU ASN yaitu perubahan dalam sistem, manajemen, rekrutmen dan budaya
pegawai negeri sipil (PNS).
Tujuan utama UU ASN adalah sebagai berikut :
Independensi dan netralitas, dimana ASN dilindungi dari kepentingan politis dengan adanya sistem merit protection;
Kompetensi, dimana hal yang dinilai dari ASN adalah kemampuan, keahlian, profesionalitas, pengalaman, dll;
Kinerja/ produktivitas kerja;
Integritas;
Kesejahteraan;
Kualitas pelayanan publik;
Pengawasan dan akuntabilitas.
Ketentuan yang diatur dalam UU ASN meliputi :
ASN sebagai profesi;
Kategori pegawai ASN, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPKK);
Pembentukan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN);
Jabatan dalam ASN;
Batas usia pensiun;
Perlindungan dari intervensi politik;
Penguatan kompetensi, kompetisi, manajemen dan pengembangan karier;
Mutasi, Penggajian dan Pemberhentian;
Pengisian Jabatan Tinggi.
Diharapkan
aturan ini mampu memperbaiki manajemen pemerintahan yang berorientasi
pada pelayanan publik, sebab pegawai negeri sipil (PNS) tidak lagi
berorientasi melayani atasannya, melainkan masyarakat. Aturan ini
menempatkan PNS sebagai sebuah profesi yang bebas dari intervensi
politik dan akan menerapkan sistem karier terbuka yang mengutamakan
prinsip profesionalisme, yang memiliki kompetensi, kualifikasi, kinerja,
transparansi, objektivitas, serta bebas dari KKN yang berbasis pada
manajemen sumber daya manusia dan mengedepankan sistem merit menuju
terwujudnya birokrasi pemerintahan yang profesional.(asn)
FKP3NSIJABAR - Jenis Jabatan Aparatur Sipil Negara(ASN) dalam UU
ASN berbeda jauh dengan jabatan PNS (Pegawai Negeri Sipil) saat ini
baik dari segi istilah dan fungsi pokoknya. Kedudukan jabatan PNS pada
sistem birokrasi indonesia saat ini yang anggap belum sempurna menjadi
satu pertimbangan pelaksanaan reformasi birokrasi.
Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pegawai
ASN yang terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah
dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian
dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas
negara lainnya dan digaji. Sedangkan Jenis Jabatan Aparatur Sipil Negara
(ASN) terdiri dari:
1. Jabatan Administrasi
Jabatan
Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas
berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan
pembangunan. Jabatan Administrasi terdiri dari:
a. Jabatan Administrator
Jabatan
administrator bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan
pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
b. Jabatan pengawas
Jabatan pengawas sebagaimana bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
c. Jabatan pelaksana
Jabatan pelaksana bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
2. Jabatan Fungsional
Jabatan
Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas
berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu. Jabatan Fungsional dalam ASN terdiri dari dua
jabatan, yaitu jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional
keterampilan. Dengan rincian masing-masing jabatan sebagai berikut.
Jabatan fungsional keahlian :
a. ahli pertama;
b. ahli muda;
c. ahli madya, dan
d. ahli utama.
Jabatan fungsional keterampilan :
a. pemula;
b. terampil;
c. mahir; dan
d. penyelia.
3. Jabatan Pimpinan Tinggi
Jabatan
Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tertinggi pada instansi dan
perwakilan. Jabatan pimpinan tinggi terdiri dari pejabat struktural
tertinggi, staf ahli, analis kebijakan, dan pejabat lainnya yang
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Jabatan Eksekutif Senior
berfungsi memimpin dan mendorong setiap Pegawai ASN pada Instansi dan
Perwakilan melalui:
a. kepeloporan dalam bidang:
1. keahlian profesional;
2. analisis dan rekomendasi kebijakan; dan
3. kepemimpinan manajemen.
b. mengembangkan kerjasama dengan Instansi lain; dan
c. keteladanan dalam mengamalkan nilai-nilai dasar ASN dan melaksanakan kode etik ASN.
Ketentuan
mengenai klasifikasi semua Janis Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN)
dalam UU ASN ini selanjutnya diatur dengan Peraturan Menteri.
FKP3NSIJABAR - Dalam rapat mengenai persiapan peringatan KAA di Gedung Sate, Senin (13/4/2015) walikota Bandung Ridwan Kamil sempat mengutarakan terkait kendala dukungan pembiayaan untuk kegiatan internasional tersebut.
Ridwan Kamil menuturkan anggaran untuk peringatan KAA ini baru
diterimanya sebesar Rp 1 miliar dari total anggaran sebesar Rp 10
miliar.
“Mudah mudahan bisa cepat turun anggarannya,” kata Ridwan Kamil
kepada wartawan seusai bertemu Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, Gubernur
Jawa Barat Ahmad Heryawan, dan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar.
Dikatakan Ridwan, persiapan peringatan KAA memang membutuhkan
anggaran cukup besar. Seperti halnya untuk pemindahan monumen dasa sila
Bandung yang membutuhkan anggaran hingga Rp 1 miliar.
Sementara di sisi lain, anggaran dari pemerintah pusat belum
sepenuhnya turun. Oleh karena itulah pihaknya menerapkan sistem kerja
terlebih dulu setelah itu baru dibayar.“Oleh karena itu kadang saya merasa sedih. Yang jelas kerja dulu,
nanti kuitansi pembelian atau apa pun itu diganti, pokoknya harus
beres," katanya.
Diungkapkan dia, Pemerintah Kota Bandung mempunyai anggaran sebesar Rp 20 miliar.
Namun demikian, hal itu bukan dikhususkan untuk kegiatan KAA,
melainkan anggaran proyek tahunan yang pengerjaannya digeser ke awal
tahun. Dengan demikian, pengerjaan proyek tahunan itu bisa sekaligus bisa dimanfaatkan dalam momen peringatan KAA ini. Ditegaskan Ridwan Kamil, dukungan dana peringatan KAA dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 4 miliar sudah dikucurkan. Anggaran itu sudah dialokasikan untuk acara-acara pada level Jawa Barat.(fkp)
FKP3NSIJABAR - Dalam buku '50 tahun Indonesia dan Konferensi Asia
Afrika' yang diterbitkan Departemen Luar Negeri (kini Kemenlu)
disebutkan bahwa Bandung dipilih sendiri oleh Presiden Sukarno waktu
itu.
“Beliau (Sukarno) ingin menegaskan kepada dunia bahwa dari
Bandung-lah awal gerakan kemerdekaan yang dipimpinnya memulai perlawanan
terhadap kolonialisme dan imperialisme,” demikian yang tertuang di buku
'50 tahun Indonesia dan Konferensi Asia Afrika' seperti dikutip.
Presiden Sukarno memilih Bandung sebagai tempat diselenggarakannya
Konferensi Asia Afrika pada 18 hingga 24 April tahun 1955 lalu. Bukan
tanpa musabab ketika Bung Karno memilih si 'Kota Kembang' menjadi tempat
berkumpulnya 5 kepala negara dan 24 perwakilan negara di Asia dan
Afrika.
Sejarah pergerakan kemerdekaan yang
didengungkan oleh Sukarno memang banyak dilakukan di Bandung. Pada
tahun 1926, Sukarno mendirikan Algemene Studie Club di Bandung yang
merupakan hasil inspirasi dari Indonesische Studie Club oleh Dr.
Soetomo. Organisasi ini menjadi cikal bakal Partai Nasional Indonesia
yang didirikan pada tahun 1927.
Pada Desember 1930 di hadapan
peradilan Landraad Bandung, Bung Karno membacakan pledoi berjudul,
'Indonesia Menggugat'. Pledoi yang mengupas kehidupan rakyat Indonesia
di bawah penjajah ini disusun sendiri oleh Sukarno dari balik penjara.
Pledoi 'Indonesia Menggugat' ini kemudian menjadi cikal bakal politik
melawan kolonialisme dan imperialisme.
Di Bumi Parahiyangan pula
Bung Karno pada 30 Maret 1933 menyusun risalah, 'Mencapai Indonesia
Merdeka' yang berisi visi dan misi kemerdekaan Indonesia.
Tiga
aktivitas pergerakan Bung Karno itulah yang antara lain menjadi alasan
dipilihnya Bandung sebagai tempat digelarnya Konferensi Asia Afrika.(fkp)
FKP3NSIJABAR - Ada yang menarik dari sambutan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Sofyan Djalil pada pelantikan enam pejabat eselon 1. Dia mengusulkan
revisi sumpah PNS.
Menurut mantan Menteri BUMN itu, sumpah pegawai negeri kurang generik
dan rasional. "Orang yang membuat sumpah ini di masa lalu mungkin orang
yang terlalu jujur," ujar Sofyan di Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian, Jakarta, Selasa (14/4/2015).
Lontaran kalimat Sofyan disambut oleh gelak tawa jajaran pejabat yang
hadir. Sofyan mencontohkan penggalan sumpah yang dinilainya 'terlalu
jujur', di antaranya kalimat, 'Bahwa saya tidak akan menerima hadiah
atau pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang saya tahu atau
patut dapat mengira bahwa ia bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan
saya'.
"Seperti sumpah ini pun ingin saya ubah. Harusnya lebih rasional. Demi
Allah saya bersumpah tidak akan mengambil apa saja. Padahal, korporasi
itu boleh terima hadiah tapi batasannya tertentu," terangnya.
Menurut Sofyan, bunyi sumpah tersebut kurang realistis. Namun, Sofyan
menekankan bahwa hal tersebut bukan mengindikasikan pemerintah memberi
lampu hijau kepada koruptor di kalangan PNS.
"Jangan berpikir kalau itu artinya saya membenarkan korupsi. Tapi
teksnya tidak akan menerima apapun juga. Kalau dia diundang makan itu
melanggar sumpah. Ini sumpah teks ini harusnya dilihat yang penting
jangan korupsi, jangan merugikan negara," tukas Sofyan tajam.
Menurutnya, seorang PNS memang kerap menerima gratifikasi dimana dalam
batas tertentu masih dapat diterima. Ia mencontohkan secara langsung
pulpen yang disematkan di kantungnya. Pulpen tersebut diberikan oleh
salah satu hotel di Jakarta saat dirinya menginap.
"Ini mungkin harganya hanya sekitar USD5, itu kan sah saja. Tapi
janganlah sedikit-sedikit melanggar sumpah. Berat itu," imbuh Sofyan.
"Teks sumpah ini harus kita ubah menjadi lebih rasional. Nanti kita
pikirkan untuk merubah teks sumpah pegawai negeri." pungkasnya.(metrotvnews)
FKP3NSIJABAR - Salah satu prioritas pembangunan nasional mewujudkan nawa cita ketiga
kabinet kerja, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan
memperkuat daerah-daerah dan desa dalam lingkup NKRI.
“Selasa lalu, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan (PMK) diselenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor)
tingkat menteri dengan agenda sinkronisasi program berbasis desa dan
kawasan perdesaan, ” kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dalam
kunjungan kerja di Kecamatan Kediri, Tabanan, Bali, Jumat (10/4/2015).
Komitmen Kementerian Sosial (Kemensos) dalam pemberdayaan desa sebagai
upaya menyejahterakan warga di pedesaan melalui program-program, seperti
Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).
Rakor merekomendasikan untuk melihat berbagai hal dalam program
pembangunan tersebut. Target tahun ini, ada 5 ribu desa tertinggal dan 2
ribu desa mandiri dengan leading sektor dari lintas kementerian, yaitu
Kementerian PU, Kementerian KKP, Kementerian Sosial, Kementerian Desa,
PDT dan Transmigrasi dan sebagianya.
“Dalam pemberdayan perdesaan, Kemensos memiliki berkomitmen yang sama
dengan kementerian lainnya, seperti Kementerian PU, Kementerian KKP,
Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, ” tandasnya.
Kemensos sejak awal menyiapkan 50 desa mandiri sebagai pilot project.
Namun melihat target 2 ribu desa mandiri yang ditetapkan, maka kebijakan
pun dirubah dengan menambah menjadi 100 desa mandiri.
“Kemensos akan melakukan pemberdayaan 100 desa mandiri dari 2 ribu desa
yang ditargetkan. Tentu saja, disinergikan dengan program yang selama
ini tekah berjalan dengan baik, dengan tetap di bawah komando Menko PMK,
” ujarnya.
Ditanya exclusion error, Mensos berjanji meminimalisir dengan melakukan
pembaruan dan validasi data. Exclusion error adalah kondisi dimana
terjadi pengecualian warga yang seharusnya menerima, tapi belum menerima
bantuan.
Dalam APBN-P untuk PSKS dan PKH disiapkan buffer 500 ribu PSKS dan 500
ribu PKH. Untuk validadsi data agar dinsos tingkat dua menyampaikan data
ke bupati dan dari bupati ke gubernur untuk segera disampaikan ke
pusat, sehingga bisa dimaksimalkan validasi di akhir bulan ini.
“Bagi warga dan rumah tangga sasaran yang belum menerima
bantuan, pemerintah menyiapkan buffer 500 ribu Program Simpanan
Keluarga Sejahtera (PSKS) dan buffer 500 ribu Program Keluarga Harapan
(PKH), ” ucapnya.
Untuk menekan exclusion error tersebut, Kemensos segera menggelar rakor
pada Selasa pekan depan yang akan dihadiri oleh Pemkab, Pemkot,
Pemprov, TNP2K, BPJS dan para pihak terkait lainnya.
“Menekan exclusion error dengan melakukan maching data dan validasi
data. Juga, menurunkan tim ke lapangan untuk memonitor situasi dan pada
pekan keempat April segera digelar rakor gabungan terkati data, ”
katanya.
Data susensas 2012, ada 6 juta penyandang disabiltas di Indonesia.
Pemerintah menyiapkan 1,78 juta warga penerima bantuan dan baru 530
ribu yang tercover, sehingga slotnya masih tersedia cukup, termasuk
bagi penyandang disabiltas.
“Penyandang disabilitas berhak mendapatkan PSKS, PKH, Raskin dan
program lainnya. Bahkan, kami telah mengundang orsos untuk mendapatkan
data calon penerima bantuan, sebab anggararan masih cukup tersedia, ”
terangnya.(kemensos)
FKP3NSIJABAR - Indonesia sudah mewabah dengan
korupsi. Korupsi, dengan beberapa perkecualian, sudah merajalela di
hampir seluruh instansi publik di seluruh eselon pemerintahan di pusat
maupun di daerah. Hampir tanpa ada rasa malu lagi bila yang bersangkutan
tersangkut korupsi. Bahkan pihak swasta, non pemerintah, turut bermain
mata, kongkalikong, bila berurusan dengan instansi/pegawai pemerintah.
Skandal korupsi yang merajalela hampir seperti di Rusia dan Tiongkok
Tidak ada maksud untuk mnguraikan
dari segi hukum, baik secara teoritik maupun secara praktek seluruh
ramifikasi korupsi. Pertama-tama karena anda bukan mahasiswa fakultas
hukum. Lagi pula, mustahil untuk menjelaskan seluruh aspek hukum
(pidana) tentang korupsi untuk anda dalam waktu yang begini singkat.
Yang akan dijalankan hanya garis besar dan pokok-pokok persoalan yang
bertalian dengan korupsi, dengan harapan kalau anda lulus dari UKP, anda
bisa menghindari untuk tidak terlibat korupsi dan dengan demikian bisa
menjadi garam dunia sesuai dengan Fiman Tuhan (Matius 5:13-16). Namun
yang pertama-tama anda harus bertobat terlebih dulu. Dengan demikian
anda bisa berpedoman pada ungkapan Francis Schaeffer, apologet Kristiani
terbesar abad 20 yaitu : ”I do what I think, and I think what I
belief”.
Apa yang dimaksud dengan korupsi.
Menurut KPK (2009), korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13
(tigabelas) pasal Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 21 Tahun
2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut korupsi dirumuskan dalam 30
(tigapuluh) bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut
secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara
karena korupsi. Betapa lama pidana penjara bergantung dari
tuduhan/tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan majelis hakim.
Perbuatan –perbuatan itu dikelompokan sebagai berikut :
1. Korupsi yang terkait dengan kerugian negara :
a. Melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan Negara adalah Korupsi;
b. Menyalagunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapar merugikan keuangan negara adalah korupsi;
2. Korupsi yang terkait dengan suap menyuap :
a. Menyuap pegawai negeri adalah korupsi;
b. Menyuap pegawai negeri karena jabatannya adalah korupsi;
c. Pegawai negeri menerima suap adalah korupsi;
d. Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya adalah korupsi;
e. Menyuap hakim adalah korupsi;
f. Menyuap advokat adalah korupsi;
g. Hakim dan advokat menerima suap adalah korupsi;
h. Hakim menerima suap adalah korupsi;
i. Advokat menerima suap adalah korupsi;
3. Korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan :
a. Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan adalah korupsi;
b. Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi adalah korupsi;
c. Pegawai negeri merusakkan bukti adalah korupsi;
d. Pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti adalah korupsi;
4. Korupsi yang terkait dengan perbuatan pemerasan :
a. Pegawai negeri memeras adalah korupsi;
b. Pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain adalah korupasi;
5. Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang :
a. Pemborong berbuat curang adalah korupsi;
b. Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang adalah korupsi;
c. Rekanan TNI/Polri berbuat curang adalah korupsi;
d. Pengawas rekanan TNI/Polri berbuat curang adalah korupsi;
e. Penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang adalah korupsi;
f. Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain adalah korupsi;
6. Korupsi yang terkait dengan bentukan kepentingan dalam pengadaan :
7. Korupsi yang terkait dengan gratifikasi :
A. Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK adalah korupsi.
Selain bentuk/jemis tindak pidana
korupsi yang telah dijelaskan di atas, masih ada tindakan pidana korupsi
lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang teruang dalam
undang-undang tersebut. Jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan
tindak pidana korupsi itu :
1. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi;
2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar;
3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka;
4. Saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu;
5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu;
B. saksi yang membuka identitas pelapor.
4. Korupsi berasal dari istilah Latin
Corruptio, yang artinya kerusakan. Jadi korupsi adalah perilaku yang
menyebabkan kerusakan di segala bidang kehidupan.
Menurut Transparency International :
korpsi adalah perilaku pejabat publik, maupun politikus atau pegawai
negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau
memperkaya mereka yang dekat dengan dirinya, dengan cara menyalahgunakan
kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.
Menurut hukum di Indonesia : Penjelasan
gamblangnya ada dalam 13 pasal Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. UU
No. 21 Tahun 2001. Menurut UU itu, ada 30 tindakan yang bisa
dikategorikan sebagai tindak korupsi.
Secara ringkas tindakan-tindakan itu bisa dikelompokkan menjadi :
1. Kerugian keuntungan negara;
2. Suap menyuap (istilah lain : sogokan atau pelicin);
3. Penggelapan dalam jabatan;
4. Pemerasan;
5. Perbuatan curang;
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan;
7. Gratifikasi (pemberian hadiah)
5. Ada banyak ayat dalam Alkitab (PL +
PB) yang melarang/menolak korupsi. Etika Kristiani dengan tegas menolak
korupsi. Hanya mereka yang tidak/belum bertobat, yang selalu berdalih
untuk berbuat kejahatan. Renungkanlah Amos 5:21-24 ”Aku membenci, Aku
menghinakan perayaanmu dan Aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu
Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepada-Ku korban-korban bakaran
dan korban-korban sajianmu, Aku tidak suka, dan korban keselamatanmu
berupa ternak yang tambun, Aku tidak mau pandang. Jauhkanlah dari
pada-Ku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau Aku
dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan
kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir."
Kejahatan korupsi ada di mana-mana. Anda
selalu harus waspada ! Mulailah waspada terhadap diri anda sendiri
terlebih dahulu. Keinginan untuk memperoleh sesuatu dengan cara yang
mudah tetapi terlarang. Bila sebagai mahasiswa anda senang melakukan
“NYONTEK”, itu permulaan kejahatan secara etika kristiani, yang
dikemudian hari memudahkan anda untuk berkorupsi. Waspadalah ! Sekali
pembeli kemenyan, sekupang pembeli ketaya, sekali lancung keujian,
seumur hidup orang tak percaya. Mereka yang kaya dengan cara haram,
tidak bisa membawa hartanya ke neraka. Simak apa yang dibawa oleh si
mayat ketika dikubur dalam peti mayat !.( J.E Sahetapy-komisihukum )
FKP3NSIJABAR - Sudah jelas bahwa kegagalan berbagai usaha-usaha
digitalisasi proses pemerintahan disebabkan karena rencana yang lemah
pada tahap-tahap awal. Bagaimanakah pemerintah dapat memperbaiki
cara-cara pengembangan e-government ini? Diperlukan pendekatan yang integrated dan
terkait satu dengan yang lain. Untuk Indonesia, saat ini mungkin
berbagai kementrian sudah memiliki sistem online yang diciptakan karena
tuntutan yang segera harus dipenuhi. Tanpa disadari dengan kondisi ini
membuat sistem digital kementrian terpisah satu dengan yang lain dan
menghabiskan biaya yang sangat besar. Pemerintah harus mengelimenasi
semua aktifitas digitalisasi dan menciptakan sistem yang terintegrasi
satu dengan yang lain. Austria misalnya untuk menyatukan sistem
pemerintahannya menunjuk seorang chief information officer (CIO),
CIO mengumpulkan semua ide, concern dan semua masalah yang relevan lalu
menggabungkannya menjadi strategi pengembangan dan membangun sistem
yang mendukung semua elemen pemerintah.
Kriteria kedua adalah sistem yang dibangun sifatnya harus customer centric design, bukan
sekedar memiliki sistem yang tidak mahal atau sederhana untuk
diimplementasikan namun pemerintah perlu memilih sistem yang memberikan
kenyamanan bagi masyarakat. Beberapa contoh negara yang melakukan hal
ini adalah, pemerintah Italia saat ini mengintegrasikan seluruh
pelayanan e-government pada satu platform saja. Karena data yang ada
didalamnya sensitif sifatnya, maka setiap warga negara hanya bisa
mengakses melalui login yang unik. Estonia juga memiliki digital
platform yang bisa diakses dari lokasi manapun bahkan termasuk pada saat
melakukan pemilihan umum. Ijin perusahaan di Panama sekarang ini hanya
15 menit, dahulu memerlukan lima hari.
Kombinasi jalur online dan traditional merupakan kriteria selanjutnya, karena seberapa suksesnya pemerintah mengimplementasikan e-government
, masih saja ada masyarakat yang memerlukan interaksi melalui telpon
atau bertatap muka langsung. Khususnya di Indonesia layanan pemerintah
tidak dapat menggunakan pelayanan online sepenuhnya. Berikut ini juga
digambarkan bagaimana hasil sebuah survei bagaimana preferensi
masyarakat Eropa kepada pelayanan online. Kalau untuk akses informasi,
kebanyakan masyarakat Eropa, masih menyukai layanan online sebanyak 43
persen, namun pada saat mencari informasi pekerjaan lebih menyukai orang
per orang. Dari layanan transaksi dan komunikasi dan kolaborasi, maka
masyarakat Eropa lebih menyukai bertemu langsung dengan petugas.
Kriteria yang terakhir untuk membangun
sistem yang solid dan jangka panjang adalah memilih teknologi yang sudah
terbukti, dan perlu melibatkan vendor luar untuk strategi pengembangan.
Tentunya perusahaan-perusahaan swasta memiliki pengetahuan tentang
teknologi yang paling terakhir dibandingkan pemerintah. Mereka dapat
dilibatkan untuk memastikan teknologi apa yang paling tepat dengan
kebutuhan pemerintah.
Penting untuk Indonesia juga memenuhi
empat kriteria dalam memilih sistem yang paling tepat untuk penggunaan e
government. Kerangka ini diperlukan agar Indonesia akan mampu
mendapatkan sistem yang solid dengan kemampuan jangka panjang.(fad)
FKP3NSIJABAR - Pencabutan larangan pegawai negeri sipil (PNS) untuk menggelar rapat di hotel disambut baik oleh pengusaha hotel dalam negeri.
Direktur Eksekutif Perhimpunan Hotel Dan Restoran Indonesia (PHRI,
Cyprianus Aoer mengatakan, dengan pencabutan ini membuktikan pemerintah
telah menyadari kebijakan penghematan anggaran negara tidak perlu sampai
mengorbankan salah satu sektor usaha di dalam negeri.
"Itu sangat positif bahwa ada kesadaran dari pemerintah bahwa
bagaimana pun tiap sektor usaha harus hidup dan tidak boleh dikorbankan
hanya karena penghematan anggaran negara. Itu suatu pemikiran yang harus
didukung," ujar Cyprianus saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Kamis (2/4/2015).
Dia menuturkan, akibat larangan yang dikeluarkan oleh Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) ini,
banyak hotel yang pendapatannya menurun.
"Omzet sangat menurun, rata-rata sekitar 30 persen-40 persen," lanjutnya.
Cyprianus mengatakan, penurunan pendapatan tersebut terutama dialami
oleh hotel yang berada di daerah. Pendapatannya sebagian besar berasal
dari penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan dinas di daerah.
"Terutama yang di daerah karena di daerah hampir 60 persen omzetnya
berasal dari anggaran negara melalui rapat dan kegiatan pemda dan dinas
di daerah. Karena kalau di daerah swasta masih sedikit. Tapi kalau di
Jakarta dan Bali lebih banyak pihak swasta," kata dia.
Dengan pencabutan ini, Cyprianus mengharapkan, pendapatan hotel
kembali normal sehingga bisnis di sektor ini juga kembali bergairah.
Selain itu, hotel juga bisa kembali menyerap tenaga kerja yang
sebelumnya dirumahkan karena pendapatan menurun.
"Diharapkan kembali normal seperti sebelumnya. Dan karena juga banyak
anggora kami yang terpaksa merumahkan karyawannya," tandasnya.
Seperti diketahui, Kementerian PAN-RB telah mencabut pelarangan aturan larangan PNS menggelar rapat di hotel. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 6 Tahun 2015.
PNS
diperbolehkan kembali rapat di hotel dengan memperhatikan efisiensi
anggaran negara tanpa merugikan industri perhotelan dan kegiatan
meeting, incentive, convention and exhibition (MICE).(liputan6)
FKP3NSIJABAR - Pemerintah masih mengkaji rencana pembayaran uang pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dilakukan sekali dan di awal masa pensiunnya (fully funded).
Namun begitu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi mengaku jika itu dilakukan dapat
memicu kenaikan angka kemiskinan di Indonesia.
"Kekhawatiran saya, orang nanti jadi sangat konsumtif, kalau uangnya
habis hidupnya bagaimana? Nanti malah justru menambah angka
kemiskinan," kata Yuddy saat berbincang dengan Liputan6.com, Selasa (31/3/2015).
Yuddy menilai, selama ini para pns di Indonesia dididik hanya untuk bekerja sebagai birokrat di
instansi/lembaga pemerintahan, tidak ada bekal untuk menjadi seorang entrepreneur.
Secara pribadi, dirinya mengaku tidak setuju dengan apa informasi apa
yang berkembang di masyarakat mengenai skema pembayaran dana pensiun
tersebut.
Yuddy menegaskan, hingga kini pemerintah tidak pernah punya rencana
untuk mengubah skema pembayaran dana pensiun tersebut. Karena skema yang
sekarang ini adalah skema paling tepat.
"Saya malah bingung sekarang malah meributkan pensiun mau
dihapuskan, padahal pemerintah tidak ada rencana menghapuskan uang
pensiun," tegas Yuddy.
Pemicu peningkatan angka kemiskinan dengan adanya skema pembayaran
dana pensiun tersebut juga dikarenakan tingkat angka pensiunan PNS
setiap tahunnya adalah 125 juta orang.
Dari jumlah tersebut memang ada sebagian PNS yang memiliki wawasan lebih luas mengaku lebih memilih skema fully funded
tersebut dengan alasan bisa digunakan untuk berwirausaha. Namun, yang
tidak memiliki wawasan luas mengenai berwirausaha inilah yang dapat
meningkatkan angka kemiskinan Indonesia.
Sebelumnya pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) tengah menyusun draft Peraturan Pemerintah (PP) terkait perubahan pembayaranuang pensiun
kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari setiap bulan menjadi di awal.
Aturan itu diperlukan agar pelaksanaannya sesuai dengan Undang-undang
Aparatur Sipil Negara (UU ASN).
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro masih pelit bicara mengenai
rencana tersebut. Lantaran pemerintah perlu menyiapkan payung hukum
untuk mengubah pembayaran jatah pensiun PNS. "Belum, itu nanti karena
PP-nya masih disusun," ujar Bambang. (liputan6)
FKP3NSIJABAR - Berita berikut ini mungkin menjadi kabar tidak sedap
bagi para guru honorer kategori dua (K2) yang belum mengantongi ijazah
sarjana strata satu (S1) datang dari Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan (Kemendikbud). Dirjen Pendidikan Dasar Kemendikbud Hamid
Muhammad memastikan, para guru honorer K2 yang belum pendidikan S1 tidak
akan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
"Siapapun yang akan menjadi guru tentinya harus memenuhi ketentuan UU
14/2005 Mengenai Guru dan Dosen, di mana salah satu syaratnya adalah
harus berpendidikan minimal S1," tegas Hamid Muhammad di Pusdiklat
Kemendikbud, Depok, Selasa (31/1).
Selama ini pemerintah sudah memberikan kesempatan bagi para guru PNS
maupun honorer untuk menyelesaikan studinya sampai S1 hingga Desember
2015. Juga sudah sering diingatkan agar para guru meningkatkan
kompetensinya, dengan menempuh pendidikan menimal S1.
"Meski kita membutuhkan guru, namun kalau kompetensinya kurang, bukan
berarti harus kita tutup mata. Kalau guru honorer banyak belum sarjana,
itu risikonya dia. Pemerintah akan merekrut dari pelamar umum yang
sesuai kompetensi ," tandas Hamid yang juga Plt Sesmendikbud ini.
Sebelumnya, para honorer K2 yang mayoritas guru, melakukan pertemuan
nasional di Gedung Graha Serbaguna Jakabaring, Pelembang, Senin (30/3).
Ribuan tenaga honorer K2 itu berkumpul, merencanakan aksi nasional
menuntut diangkat menjadi CPNS.
Syahrial, Dewan Pembina Forum Komunikasi Tenaga Honorer Kategori 2 (K-2)
Provinsi Sumsel, menyatakan, pertemuan menyepakati akan meminta
Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla untuk mengangkat honorer K2
menjadi CPNS tanpa tes.
Ketua tim investigasi Gerakan Honorer K-2 Indonesia Bersatu, Riyanto
Agung Subekti memberikan tenggat waktu bagi pemerintah Desember 2015.
“Kami minta agar honorer diangkat paling lambat Desember tahun ini,”
cetusnya.(cpns)
FKP3NSIJABAR - Gaji PNS berdasarkan pada sistem penggajian tunggal single salary
akan diterapkan oleh Pemerintah bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS)
dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Penyederhanaan pendapatan penghasilan
gaji tunjangan PNS nantinya hanya akan berbentuk dalam tiga komponen
saja.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) mengamanatkan bahwa pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS.
Komponen gaji yang diterima PNS hanya terdiri dari 3 macam yaitu gaji, tunjangan kinerja, dan tunjangan kemahalan.
Berikut informasi dan pemberitaan yang dilansir dan dimuat di laman
website situs bkn.go.id/kanreg01 yang memberitakan dan menginformasikan
hal yang terkait dengan Gaji PNS Dirancang Single Salary Sistem.
Berdasarkan PP No.7 Tahun 1977 tentang Gaji PNS, penghasilan sah yang diterima seorang pegawai negeri sipil terdiri atas gaji pokok, kenaikan gaji berkala, kenaikan gaji istimewa, tunjangan, serta Honorarium.
Dalam implementasinya, sistem penggajian PNS ini masih menyisakan
beberapa permasalahan karena besaran gaji yang diberikan dirasakan
kurang memenuhi unsur kehidupan layak, gaji PNS kurang kompetitif dan
tidak memenuhi prinsip “equity”.
Kondisi tersebut memberikan efek kurang memotivasi pegawai untuk bekerja
secara kompetetif karena variabel penggajian PNS ASN ini hanya
mempertimbangkan masa kerja dan juga golongan ruang.
Selain itu, tunjangan (jabatan struktural) lebih besar dari gaji pokok
sehingga ketika seorang pegawai pensiun, maka akan terjadi penurunan
penghasilan yang sangat signifikan karena besaran pensiun didasarkan
pada gaji pokok.
Dalam konstruksi Single Salary System, pegawai hanya akan diberikan gaji bersih. Anatomi Single salary system terdiri atas unsur jabatan, kinerja, serta grade+step.
Single salary system mengakumulasi berbagai jenis penghasilan dan
menetapkan komponen penghasilan menjadi satu jenis penghasilan (gaji
jabatan). Sistem penggajian PNS berbasis jabatan tidak lagi mendasarkan
pangkat dan golongan ruang, tetapi didasarkan bobot/grade jabatan
(evaluasi jabatan).
Penetapan besaran gaji terendah harus mempertimbangkan standar kehidupan
layak (cost of living), besaran gaji di sektor swasta atau BUMN untuk
semua jenjang jabatan setara.
Berikut tabel daftar gaji pns asn berdasarkan pada Grade tingkatan masing-masing PNS yaitu dari grade paling rendah sampai dengan grade pns paling tinggi :
Selain penghasilan gaji tunjangan pns 2015 yang diterimakan
secara langsung, juga dimungkinkan pemberian tunjangan lainnya
(tunjangan operasi pengamanan pada pulau-pulau kecil terluar dan wilayah
perbatasan, tunjangan daerah terpencil, daerah konflik, tunjangan
resiko bahaya).
Sementara Penghasilan gaji PNS yang tidak diterimakan secara langsung meliputi sebagai berikut : tunjangan pajak iuran kesehatan dan kecelakaan kerja, iuran pensiun dan THT,.
Iuran tabungan perumahan, iuran jaminan pendidikan bagi putera-puteri PNS, serta uang pengganti cuti.(fkp3sijabar)
FKP3NSI JABAR - Kebijakan Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi melarang semua instansi pemerintah rapat di luar kantor
terbukti efektif. Sebagai bukti, dari temuan Badan Pengawas Keuan
"Pembatasan
di hotel memberikan dampak positif dibuktikan dari pemeriksaan BPKP.
Antara bulan November-Desember (2014) hemat Rp 5,122 T," jelas Menpan
dan RB, Yuddy Chrisnandi, di kantornya, Jakarta, Rabu (1/4).
Meski
berhasil menghemat anggaran, Yuddy mendapatkan keluhan karena kebijakan
ini dinilai membawa keterpurukan bagi industri perhotelan dan mice.
Mereka mengaku mengalami penurunan pendapatan.
"Kami mencatat
Desember akhir sampai Maret memang terutama di daerah tingkat 2 dan
tingkat 1 drop 15 sampai 30 persen," kata Ketua Umum Perhimpunan Hotel
dan Restoran Indonesia (PHRI), Hariyadi Sukamdani, di tempat yang sama.
Keluhan
para pengusaha hotel itu, membuat sikap Yuddy melunak dan melonggarkan
sejumlah aturan terkait rapat di luar kantor. Namun sebagai bukti
ketegasannya dia tetap membuat peraturan larangan rapat di luar kantor
bagi pejabat yang tertuang dalam Keputusan Menteri Nomor 6 tahun 2015.
"Rapat
di luar kantor diperbolehkan ketika gedung tidak mampu menampung
peserta rapat, atau saat pertemuan lintas sektoral, atau seminar
symposium yang berskala internasional," jelas Yuddy.
Dengan ini
dia berharap agar efisiensi dan penghematan anggaran bisa tetap
dilakukan, namun tidak juga menutup kesempatan bagi industri perhotelan.(merdeka.com)
gan dan
Pembangunan, kebijakan itu membuat negara berhemat triliunan rupiah.
FKP3NSI JABAR - Kenaikan pendapatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang fantastis
akhir-akhir ini menjadi sorotan masyarakat. Tak hanya PNS di Pem
erintah
Provinsi DKI Jakarta, pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen Pajak),
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga akan menikmati kenaikan gaji tahun ini.
Dirjen Pajak Kemenkeu Sigit Priadi Pramudito menuturkan, gaji di
lingkungan Ditjen Pajak perlu dinaikkan karena jumlahnya yang relatif
masih rendah. Kenaikan gaji dilakukan agar PNS bisa lebih sejahtera
sehingga bisa meningkatkan pelayanan ke masyarakat.
"Nah itu makanya. Sebelum masyarakat sejahtera PNS dulu sejahtera," ungkapnya di Jakarta, Kamis (12/2/2015).
Di Ditjen Pajak, lanjut Sigit, peningkatan kesejahteraan pegawai
dijadikam salah satu jurus untuk meningkatkan kinerja. Hal tersebut akan
berdampak pada peningkatan pendapatan negara dari sektor pajak.
Maklum, tahun ini Ditjen Pajak mendapat tugas untuk mengejar setoran pajakyang
dipatok cukup tinggi yaitu mencapai Rp 1.244,7 triliun dalam Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2015.
"Kami berikan tambahan remunerasi untuk pegawai pajak biar Mereka
semangat kerja lembur. Pokoknya dari kita dulu, baru nanti menyebar,"
pungkasnya.(liputan6.com)